Demo Mahasiswa Rusak Kantor Penghubung, Gubernur Andi Sumangerukka Pilih Maafkan!

"Gubernur Sultra Andi Sumangerukka cabut laporan polisi dan bebaskan mahasiswa yang demo rusak kantor penghubung. Ia janji bangun asrama mahasiswa."

Andi Sumangerukka

AMANAH INDONESIA, KENDARI -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya mencabut laporan polisi terhadap ratusan mahasiswa asal Sultra yang sempat diamankan usai berunjuk rasa di Kantor Penghubung Pemda Sultra di Jakarta.

Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memastikan bahwa dirinya yang langsung memerintahkan pencabutan laporan tersebut.

“Mengenai laporan itu, saya sudah memerintahkan kepala kantor penghubung untuk mencabut laporan,” kata Andi Sumangerukka di Kendari, Jumat malam.

Menurutnya, laporan itu dibuat karena pada aksi protes kedua, mahasiswa sudah bertindak di luar batas dan melakukan perusakan fasilitas milik Pemprov Sultra di Jakarta.

“Itu dua kali lho, yang pertama masih kondisi baik-baik saja, nah yang kedua baru dilaporkan polisi karena sudah melakukan kegiatan yang merusak,” ujarnya.

Namun, setelah melihat kondisi di lapangan, Andi memilih langkah damai. Ia memerintahkan agar semua mahasiswa yang sempat ditahan segera dipulangkan.

“Saya yang perintahkan malam itu, bukan orang lain, supaya pulangkan semua, jangan ada satupun mahasiswa yang bermalam di kantor polisi,” tegasnya.

Terkait tuntutan mahasiswa soal pembangunan asrama mahasiswa Sultra di Jakarta, Gubernur Andi memastikan program itu tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Seandainya ada anggarannya pasti saya bangun, tapi kan kita lihat sendiri anggaran terbatas, sudah ada alokasinya masing-masing,” katanya.

Ia menjelaskan, Pemprov kini memprioritaskan pembangunan mes mahasiswa di daerah dengan jumlah pelajar terbanyak, serta memperbaiki asrama yang kondisinya rusak di beberapa kota seperti Makassar dan Yogyakarta.

“Jadi bukan berarti kita tidak bangun asrama, tetap dibangunkan hanya kita lihat mana yang paling banyak dan paling rusak,” tambahnya.

Langkah damai ini diapresiasi sejumlah pihak, karena menunjukkan komitmen Gubernur dalam menyelesaikan persoalan dengan pendekatan humanis tanpa mengorbankan masa depan mahasiswa.